PERATURAN TERKAIT KERJA SAMA DAERAH

Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah (KSD). Daftar peraturan yang ada akan terus dimutakhirkan seuai dengan perkembangan regulasi di Republik Indonesia. Silahkan klik peraturan yang Anda inginkan dan download.
A. PERATURAN UTAMA YANG MENDASARI PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
4. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
B. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)
1. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
4. Perbup Nomor ___ Tahun ____ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ___ Tahun ____ tentang Kerjasama Daerah
B.1. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) UNTUK PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
1. Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Perbup Nomor ___ Tahun ______ tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Surat Sekjen Kemendagri tentang Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
B.2. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) UNTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (ASET)
1. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial
5. Surat Sekjen Kemendagri tentang Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK).
B.3. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) DALAM RANGKA INVESTASI
1. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.-
2. Surat Sekjen Kemendagri tentang Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)..
B.4. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ)
1. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola
5. Surat Sekjen Kemendagri tentang Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)-
B.5. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KPBU)
1. Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
3. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
4. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
5. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
6. Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
7. Surat Sekjen Kemendagri tentang Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)--
C. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (SINERGI)
1. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga---
2. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah-
3. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah-
4. Surat Sekretaris Mendagri kepada K/L untuk mempedomani PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
D. PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI (KSDPL) DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI (KSDLL)
1. Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
2. Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Paparan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri tentang Mekanisme KSDPL dan KSDLL
E. PERATURAN TERKAIT KERJA SAMA DAERAH DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER